Prabowo Mendekat ke Trump, Menjauh dari Iran: Apa Untungnya Untuk Negara dan Rakyat Indonesia?
Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
*)Ahmad Effendy Choirie
Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah memasuki fase yang tidak sederhana. Di tengah memanasnya konflik global—khususnya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran—Indonesia tampak mengambil posisi yang semakin dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan pada saat yang sama terkesan menjauh dari Iran.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apa keuntungan nyata bagi negara dan rakyat Indonesia?
Tarikan Kepentingan: Ekonomi vs Kedaulatan Politik
Pendekatan Prabowo ke Amerika Serikat tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Kesepakatan dagang dengan AS, termasuk skema tarif resiprokal, menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas ekspor dan menghindari tekanan ekonomi global. Namun, pendekatan ini juga membawa konsekuensi politik. Bahkan, muncul pandangan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik Iran menjadi lebih “hati-hati” karena adanya keterikatan perjanjian dengan AS. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kebijakan luar negeri kita masih benar-benar bebas dan aktif, atau mulai terikat oleh kepentingan negara besar?
Diamnya Indonesia atas Iran: Kehilangan Moral Leadership?
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang konsisten membela Palestina dan menentang agresi militer. Namun dalam konflik Iran, sikap pemerintah justru dinilai tidak tegas. Sejumlah pengamat bahkan menyebut ini sebagai “blunder besar” dalam kebijakan luar negeri. Ketika Iran diserang, Indonesia tidak tampil sebagai suara moral dunia Islam. Padahal, secara historis dan ideologis, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Jika posisi ini hilang, maka Indonesia bukan hanya kehilangan pengaruh, tetapi juga kehilangan legitimasi moral di mata dunia.
Mendekat ke Trump: Realisme atau Ketergantungan?
Tidak bisa dipungkiri, mendekat ke Amerika Serikat memiliki sejumlah keuntungan:
● Akses pasar ekspor yang lebih luas
● Stabilitas hubungan ekonomi global
● Potensi investasi dan teknologi
Namun, pendekatan kepada Donald Trumpbukan tanpa risiko. Politik Trump dikenal keras, transaksional, dan sering mengabaikan hukum internasional—termasuk dalam konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Jika Indonesia terlalu dekat, maka ada risiko:
● Terseret dalam konflik geopolitik
● Kehilangan posisi netral
● Dipersepsikan berpihak pada blok tertentu
Padahal, kekuatan Indonesia justru terletak pada non-blok dan diplomasi bebas aktif.
Dampak ke Dalam Negeri: Rakyat Dapat Apa?
Yang paling penting: apa dampaknya bagi rakyat Indonesia?
Jika kedekatan dengan AS hanya menghasilkan tekanan politik dan kompromi kedaulatan, sementara manfaat ekonomi tidak langsung dirasakan rakyat, maka kebijakan ini patut dipertanyakan.
Sebaliknya, jika:
● membuka lapangan kerja,
● meningkatkan kesejahteraan,
● dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional,
maka pendekatan tersebut bisa dibenarkan.
Masalahnya, hingga kini manfaat konkret itu belum sepenuhnya terlihat, sementara risiko geopolitik sudah di depan mata.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Indonesia saat ini berada di persimpangan besar:
1. Menjadi bagian dari orbit kekuatan besar (AS dan sekutunya)
2. Tetap konsisten sebagai kekuatan independen dan penyeimbang global
Langkah bergabung dalam inisiatif seperti Board of Peace yang dipimpin Trump juga memunculkan persepsi keberpihakan, yang justru melemahkan posisi Indonesia sebagai mediator netral.
Padahal, jika ingin menjadi mediator konflik global, syarat utamanya adalah kepercayaan dari semua pihak.
Penutup: Kembali ke Jati Diri Politik Luar Negeri
Indonesia Kebijakan luar negeri bukan sekadar soal siapa kawan dan siapa lawan. Ini soal kepentingan nasional jangka panjang.
Mendekat ke Amerika Serikat boleh saja, tetapi tidak boleh mengorbankan:
● kedaulatan politik
● konsistensi moral
● dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia
Indonesia harus kembali pada prinsip dasar: bebas dan aktif — bukan bebas tapi terikat, atau aktif tapi terseret. Jika tidak, maka yang terjadi bukanlah diplomasi cerdas, melainkan ketergelinciran geopolitik yang merugikan rakyat sendiri.***
