redaksi Opini 11 April 2026 9 kali Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013

*)Ahmad Effendy Choirie 

Kesejahteraan sosial di negeri ini terlalu lama dibangun dengan logika dari atas: logika birokrasi, logika politisi, dan logika pengusaha. Ketiganya sering kali berjalan dalam satu lingkaran kekuasaan yang tampak rasional di atas kertas, tetapi gagal menyentuh realitas kehidupan rakyat kecil—wong cilik—yang sesungguhnya menjadi subjek utama pembangunan.

Di ruang-ruang rapat, kesejahteraan dirumuskan dalam angka-angka statistik, indikator makro, dan laporan kinerja. Namun di lorong-lorong desa, gang sempit kota, dan kantong-kantong kemiskinan, kesejahteraan adalah soal makan hari ini, biaya sekolah anak, akses kesehatan, dan kepastian kerja esok hari. Di sinilah letak masalah mendasarnya: kita membangun kesejahteraan dengan logika yang tidak berpijak pada pengalaman hidup rakyat.

Logika Wong Cilik: Realitas, Bukan Abstraksi Logika

Wong cilik adalah logika kehidupan nyata. Ia tidak mengenal istilah “pertumbuhan inklusif” atau “trickle-down effect”, tetapi memahami dengan sangat konkret:
● Apakah harga sembako terjangkau?
● Apakah pekerjaan tersedia?
● Apakah layanan kesehatan mudah diakses?
● Apakah negara hadir saat mereka kesulitan

Logika ini sederhana, tetapi justru paling jujur. Ia tidak bisa dimanipulasi oleh retorika politik atau dibungkus oleh jargon ekonomi. Berbeda dengan logika birokrasi yang sering terjebak pada prosedur dan administrasi, logika wong cilik menuntut hasil nyata. Bagi rakyat kecil, yang penting bukan berapa banyak program dibuat, tetapi apakah hidup mereka berubah.

Kegagalan Logika Birokrasi, Politisi, dan Pengusaha
Pertama, logika birokrasi cenderung prosedural. Program dianggap berhasil jika terserap anggaran dan laporan administrasi terpenuhi, bukan jika dampaknya dirasakan rakyat.

Kedua, logika politisi sering kali elektoral. Kebijakan disusun bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang rakyat, tetapi berdasarkan kalkulasi suara dalam pemilu.

Ketiga, logika pengusaha berorientasi pada keuntungan. Investasi dianggap sukses jika menghasilkan profit, meskipun tidak selalu berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat luas. Ketika tiga logika ini berkelindan, maka yang lahir adalah kebijakan yang elitis, jauh dari rakyat, dan sering kali tidak tepat sasaran.

Membalik Paradigma: Dari Atas ke Bawah Menjadi Dari Bawah ke Atas

Sudah saatnya paradigma ini dibalik. Kesejahteraan sosial harus dibangun dari bawah, dari realitas hidup wong cilik, bukan dari asumsi para elite. Artinya:
1. Perencanaan berbasis kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar target indikator.
2. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai objek program. 3. Distribusi sumber daya yang adil, bukan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
4. Penguatan ekonomi rakyat, seperti UMKM, koperasi, dan sektor informal. Negara harus hadir bukan sebagai regulator semata, tetapi sebagai pelayan dan pelindung rakyat.

Kesejahteraan Sosial sebagai Amanat Konstitusi

Kesejahteraan sosial bukan sekadar program, tetapi amanat konstitusi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara hidup layak, bermartabat, dan sejahtera. Namun amanat ini tidak akan terwujud jika pendekatan yang digunakan tetap elitis. Kita membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman birokrasi dan politik, menuju pendekatan yang lebih membumi.

Penutup: Mendengar Suara Wong Cilik

Mewujudkan kesejahteraan sosial tidak cukup dengan kebijakan yang canggih, tetapi membutuhkan keberpihakan yang nyata. Negara harus belajar mendengar: bukan hanya suara elite, tetapi suara wong cilik yang sering kali terpinggirkan. Karena sejatinya, kesejahteraan sosial bukan tentang seberapa hebat program dirancang, tetapi tentang seberapa besar rakyat merasakan kehadiran negara dalam hidup mereka. Jika logika wong cilik dijadikan dasar, maka kebijakan akan lebih adil, lebih tepat sasaran, dan lebih manusiawi. Dan di situlah, kesejahteraan sosial yang sejati akan menemukan jalannya.***

*) Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013